Umbar Potensi Gempa 8,9 SR, Andi Arief Diminta Lebih Arif

Rus Akbar - Okezone

PADANG - Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam Andi Arief kemarin membuat pernyataan cukup bombastis terkait potensi gempa 8,9 skala Richter (SR) dan tsunami yang bakal melanda pesisir Sumatera Barat.

Menyikapi hal ini, Direktur Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI) Patra Rina Dewi, menyatakan seharusnya Andi Arief tidak mengumbar statement semacam itu.

“Seorang staf ahli presiden semestinya lebih ikut aktif dalam mengedukasi masyarakat dan menjalankan fungsi advokasi, bukannya mengambil alih tugas para ahli atau pakar tsunami karena latar belakang keilmuwannya bukan di bidang kegempaan ataupun tsunami. Beliau juga tak pernah tahu bagaimana dampak pernyataannya tersebut terhadap masyarakat,” katanya, Minggu (21/8/2011).

Lanjut Patra, Andi Arief juga harus berpikir betapa gelisahnya masyarakat yang sudah terlanjur tinggal di pinggir pantai memikirkan nasib keluarganya dari menit ke menit.

“Untuk melaut saja itu hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari saja, itulah kondisi ekonomi rakyat kita. Siapa yang tak mau tinggal di tempat yang lebih aman, semua pasti mau, tapi lagi-lagi untuk beli tanah itu tidak ada, bahkan sebagian warga juga mengontrak di rumah orang atau malah tanahnya,” katanya.

Warga Sumatera Barat, sambung dia, sudah tahu hal itu, bahwa setelah gempa besar terjadi, mereka harus segera melakukan evakuasi dalam hitungan menit. tapi faktanya jalan, jembatan ataupun infrastruktur pendukung evakuasi lainnya belum tersedia. “Apa artinya peringatan tentang gempa 8.9 SR yang akan melanda jika akhirnya membuat masyarakat menjadi frustasi,” ungkapnya.

Menurut Patra, Andi Arief seharusnya lebih memfokuskan perhatian pada kebijakan pemerintah yang berpihak pada kebutuhan masyarakat, seperti pembuatan peta risiko bencana untuk seluruh daerah yang mungkin terpapar tsunami.

Kemudian penyempurnaan sistem peringatan dini, rencana kontingensi, dan protap tanggap darurat. Begitu pula dengan implementasi kurikulum siaga bencana sekolah, terutama latihan evakuasi secara terus-menerus sebagai ekstra kurikuler dan prosedur penyelamatan diri di sekolah disosialisasikan kepada wali murid.

“Mendorong pemerintah daerah mengalokasikan dan mengucurkan dana untuk terwujudnya rencana aksi daerah dalam penanggulangan bencana. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pendukung evakuasi seperti , jalan, jembatan, bangunan tinggi,  untuk menyelamatkan nyawa,” ujarnya.

Selain itu, seorang staf khusus presiden juga seharusnya mengerahkan sumberdaya lokal seperti Tagana, Karang Taruna, organisasi kemasyarakatan, majelis taklim, sektor swasta, media untuk mempercepat proses peningkatan kapasitas pada masyarakat. Juga memotivasi masyarakat agar berperan aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana.

“Saya berharap Andi Arif tidak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan tanpa diiringi solusi yang nyata. Kami juga berharap media mampu menerjemahkan sebuah informasi menjadi informasi yang lebih edukatif. Yang dibutuhkan masyarakat Sumbar adalah dukungan untuk antisipasi bencana secara nyata. Bukan sekedar isu, sensasi, atau seremonial yang menghabiskan uang secara cepat tapi tak berkelanjutan. Yang terpenting, jangan korbankan perasaan masyarakat untuk kepentingan bersifat politis,” tutupnya.
(ful)